Regulasi - PERKASINDO
Regulasi Jasa Konstruksi
| NO | REGULASI | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| 1 | Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi | Download |
| 2 | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 51/PRT/M/2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | Download |
| 3 | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 | Download |
| 4 | Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi | Download |
| 5 | Surat Keputusan Meteri PUPR Nomor 472/KPTS/M/2016 Tentang Penetapan AsosiasiPerusahaan dan Asosiasi Profesi yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Intansi Pemerintah yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 | Download |
| 6 | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09 Tahun 2013 tentang Persyaratan Kompetensi untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi | Download |
| 7 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Download |
| 8 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 - Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah | Download |
| 9 | Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 413 Tahun 2015 tentang perpanjangan Penugasan Pengurus LPJK Nasional periode 2011-2015 | Download |
| 10 | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi | Download |
| 11 | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi | Download |
| 12 | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional | Download |
| 13 | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | Download |
| 14 | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | Download |
| 15 | Surat Keputusan Meteri PUPR Nomor 471/KPTS/M/2016 Tentang Penetapan AsosiasiPerusahaan dan Asosiasi Profesi yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Intansi Pemerintah yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 | Download |
| 16 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi | Download |
| 17 | Keputusan Direktur Jendral Bina Kontruksi, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 144/KPTS/DK/2022 Tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Kontruksi | Download |
| 18 | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 6 Th. 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Download |
| 19 | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 8 Th. 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi | Download |
| 20 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Th. 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Th. 2017 Tentang Jasa Konstruksi | Download |
