14 Balai Dirjen Bina Konstruksi Kembali Menerapkan ISO SNI 37001:2016 - PERKASINDO

Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyampaikan apresiasi yang telah ditunjukan Kementerian PUPR dalam mencegah korupsi. Bukan cuman upaya-upaya pencegahan, tetapi saat ini menerapkan sistem di lingkungan kerja.

“Jika membicarakan sistem, di dalamnya terdapat manusia, regulasi, dan sistem yang saling berkisinambungan. Dari sistem tersebut juga harus menambahkan reward and pushiment sekecil apapun. Hal ini menjadi efektif agar individu-individu yang terlibat dalam sistem yang tengah di bangun tersebut berfungsi dengan baik dan menciptakan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang bersih dan bebas penyimpangan seperti suap, gratifikasi, pemerasan, dan kerugian negara.” Pahala Nainggolan Deputi Pencegahan dan Monitorng KPK

ISO 37001:2016 merupakan standar dalam mengelola risiko terjadinya penyuapan pada suatu organisasi melalui penerapan sistem manajemen anti suap. Tujuan penerapan ISO ialah membantu organisasi dalam menentukan, melaksanakan, dan meningkatkan program anti suap sebagai bagian dari anti korupsi, sehingga dengan penerapan nilai-nilai dalam ISO 37001 ini, baik BP2JK maupun BJKW dapat mencegah, mendeteksi dan menangani berbagai bentuk potensi terjadinya tindak korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

“Tahun ini saya menetapkan 14 Balai/UPT Ditjen Bina Konstruksi yang akan mengkuti Pilot Project II Penerapan ISO SNI 37001;2016 SMAP. Bukan hanya Balai Pelakasana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) tetapi juga Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW), diantaranya BP2JK Wilayah Kepulauan Riau, BP2JK Wilayah Aceh, BP2JK Wilayah Riau, BP2JK Wilayah Papua, BP2JK Wilayah Sulawesi Tengah, BP2JK Wilayah Sulawesi Utara, BP2JK Wilayah Kalimantan Timur, BP2JK Wilayah Jambi, BP2JK Wilayah Banten, BJKW I Aceh, BJKW II Palembang, BJKW III DKI Jakarta, BJKW IV Surabaya, BJKW VI Makassar.” Jelas Yudha Mediawan

Diharapkan, melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak baik dari rekan-rekan kementerian/lembaga/badan atau instansi lainnya baik di pusat maupun daerah, pemerintah daerah, penyedia jasa, asosiasi jasa konstruksi dan rantai pasok serta stakeholder terkait dapat menerapkan SNI ISO 37001: 2016 SMAP serta mendukung terbangunnya Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Perlu diingatkan kembali. Tujuan akhir bukan hanya berhasil mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001:2016 SMAP, melainkan bagaimana menerapkan budaya kerja anti suap dan anti korupsi yang juga merupakan bagian dari Moto I-Prove PUPR yaitu Ber-Akhlak. Sehingga dapat bekerja dengan aman dan selamat sesuai dengan target capaian yang sudah ditetapkan serta mampu melayani masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang berdaya guna dan berkelanjutan.” Tutup Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR